Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan Badan Otorita Khusus untuk Pulau Madura sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Usulan ini muncul setelah serangkaian kajian yang menyoroti masih tingginya kesenjangan pembangunan antara Madura dan daerah lain di Jawa Timur.
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa Madura memiliki potensi besar dari sektor perikanan, garam, pertanian, hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut belum tergarap maksimal karena terbatasnya infrastruktur, investasi, dan perhatian pemerintah pusat. “Selama ini, pembangunan di Madura berjalan lambat. Dengan adanya otoritas khusus, pengelolaan bisa lebih terarah, cepat, dan berkelanjutan,” kata Fauzi.
Menurutnya, badan otorita ini nantinya akan bekerja lintas sektor dengan kewenangan khusus, mirip dengan otorita yang mengelola Kawasan Batam atau Ibu Kota Nusantara (IKN). Lembaga ini akan bertugas merancang strategi pembangunan, menarik investasi, serta memastikan proyek strategis nasional di Madura dapat terlaksana dengan baik.
Selain itu, DPR menilai pembentukan badan otoritas akan membantu mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan di Madura. Selama ini, sebagian besar tenaga kerja asal Madura harus merantau ke luar daerah karena terbatasnya lapangan kerja di kampung halaman.
Meski demikian, usulan ini masih perlu dibahas lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Beberapa pihak menilai perlunya adanya kajian mendalam mengenai regulasi, pendanaan, serta mekanisme pengawasan agar otoritas tidak tumpang tindih dengan pemerintah daerah.
DPR berharap langkah ini bisa menjadi solusi nyata dalam mendorong kemajuan Madura. Dengan perhatian khusus, pulau yang dikenal sebagai “Pulau Garam” itu diharapkan mampu sejajar dengan daerah lain dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar