Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia memberikan penjelasan usai menggelar pertemuan dengan perwakilan DPR RI untuk membahas nasib para pengemudi ojek online (ojol). Pertemuan ini diadakan setelah meningkatnya keluhan para pengemudi terkait tarif, keamanan kerja, serta perlindungan sosial yang dianggap masih minim.
Ketua Presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut menimbulkan tekanan akan kehadiran regulasi yang lebih jelas bagi pengemudi ojol. Menurutnya, saat ini ojol masih berada di kawasan abu-abu, bukan pekerja formal, namun juga bukan sepenuhnya mitra bebas. Hal ini membuat posisi pengemudi rawan, terutama terkait jaminan sosial dan kepastian pendapatan.
“Yang kami minta adalah regulasi yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi. Jangan sampai ojol menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, tetapi kesejahteraannya diabaikan,” ujar Igun.
Selain soal regulasi, Garda juga menyuarakan usulan peninjauan ulang tarif dasar yang dinilai belum sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Mereka menilai perlunya campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen.
Sementara itu, pihak DPR yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan akan menampung aspirasi Garda dan membawanya ke dalam pembahasan bersama pemerintah. DPR juga menegaskan komitmen untuk mendorong kebijakan lahirnya yang lebih adil bagi semua pihak.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah positif bagi masa depan para pengemudi ojol. Garda berharap, dialog berkelanjutan antara asosiasi, pemerintah, dan perusahaan penerapannya dapat menghasilkan solusi konkret. Dengan demikian, para pengemudi ojol dapat bekerja lebih aman, sejahtera, dan terlindungi secara hukum.
0 Komentar