Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah mengambil sikap tegas dalam menghadapi praktik judi online yang dinilai telah memiskinkan masyarakat. Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, sebagian korban judi online—bukan pelaku—dapat dicantumkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masuk kategori penerima bantuan sosial (bansos) apabila keluarganya jatuh miskin karena kecanduan judi. Pemerintah juga tengah menyusun mekanisme verifikasi agar bansos dapat disalurkan secara tepat, khususnya kepada istri dan anak korban judi, bukan penjudi itu sendiri.
Langkah ini didukung dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online serta penutupan lebih dari 2,1 juta situs judi dare yang melanggar hukum. Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan advokasi dan pelatihan bagi keluarga korban yang mengalami gangguan psikososial. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat. Beberapa pihak mengingatkan agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kegiatan judi, dan mengingatkan bahwa pelaku judi harus tetap mendapat sanksi, bukan hanya diberi bansos.
Secara keseluruhan, pendekatan pemerintah saat ini menggabungkan preventif (penutupan situs & satgas) dan rehabilitatif (bansos & pelatihan keluarga korban) untuk mencegah kemiskinan baru akibat perjudian online.
0 Komentar