Sejumlah partai politik di DPR mulai melakukan simulasi skenario pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa ada sinyal persetujuan diam-diam terhadap wacana pembatalan Pilkada secara langsung. Simulasi dilakukan secara internal dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran dan stabilitas politik di daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebut bahwa simulasi ini bukan berarti keputusan akhir, melainkan bagian dari kajian mendalam atas efektivitas sistem demokrasi lokal. “Kami ingin melihat dampak langsung dan tidak langsung apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD,” ujarnya.
Namun, sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai upaya menghidupkan kembali sistem lama yang berpotensi mengurangi partisipasi publik dan memperluas ruang politik transaksional. Penolakan pun muncul dari kelompok masyarakat sipil yang menganggap Pilkada langsung sebagai bentuk demokrasi partisipatif yang harus dijaga.
Meski belum ada keputusan resmi, sinyal politik dari simulasi ini dinilai penting. Jika mayoritas fraksi mendukung, bukan tidak mungkin revisi UU Pilkada akan digulirkan. Masyarakat dihimbau untuk tetap kritis dan mengikuti perkembangan pembahasan ini demi menjaga prinsip demokrasi yang inklusif.
0 Komentar