Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan persetujuan terhadap rencana pemerintah pusat untuk memangkas Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Menurut Apkasi, kebijakan tersebut berpotensi menghambat laju pembangunan di daerah, terutama kabupaten yang bergantung pada dana transfer untuk membiayai prioritas program.
Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menjelaskan bahwa TKD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengentasan kemiskinan. “Jika TKD dihilangkan, akan banyak program yang tertunda bahkan terhenti. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Apkasi mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi alternatif yang tidak mengeluarkan biaya pembangunan daerah. Salah satu usulan adalah memperbaiki tata kelola penggunaan dana agar lebih efektif, bukan mengurangi kuantitas.
Selain itu, Apkasi mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan menjadi kunci mengurangi kemerosotan antarwilayah. Pemangkasan TKD justru memperlebar ketimpangan tersebut.
Pemerintah pusat sendiri belum memberikan keputusan final, namun pembahasan anggaran 2026 dipastikan akan menjadi tarik ulur antara efisiensi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.
0 Komentar