Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menepis isu yang menyebut adanya barter politik antara Partai Golkar dengan posisi Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (P2MI) dalam kabinet. Ia menegaskan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, bukan hasil kesepakatan politik dagang sapi.
"Tidak ada itu kursi Golkar ditukar dengan jabatan menteri. Semua keputusan ada di tangan Presiden. Kita jangan berspekulasi seolah-olah ini transaksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/9).
Meski demikian, Bahlil tidak menyatakan bahwa dirinya ikut memberi izin nama Mukhtarudin, politikus Partai Golkar, sebagai salah satu kandidat. Menurutnya, Mukhtarudin adalah sosok yang memiliki rekam jejak baik, berpengalaman, dan memahami kebutuhan masyarakat desa. "Saya memang memberi masukan. Tapi sekali lagi, keputusan final ada di Presiden," tegasnya.
Isu barter kursi muncul setelah beredar kabar bahwa Golkar mendapat jabatan tambahan di kabinet sebagai bagian dari konsolidasi politik. Namun, sejumlah elit Golkar membantah klaim tersebut. Mereka menegaskan loyalitas partai sudah jelas sejak awal mendukung pemerintahan Prabowo, tanpa harus ada ketidakseimbangan jabatan.
Bahlil juga menekankan bahwa penataan kabinet harus dilihat dalam kerangka memperkuat pemerintahan, bukan sekadar bagi-bagi kursi. Ia mengajak masyarakat untuk lebih fokus mengawal program pembangunan, khususnya di sektor desa dan daerah tertinggal.
Dengan pernyataan ini, Bahlil berharap polemik soal kursi menteri bisa segera mereda. Ia menegaskan kembali bahwa integritas dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
0 Komentar