Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik izin anggota DPR. Ia menegaskan bahwa izin resmi tersebut dihentikan sejak 30 Agustus 2025, menyusul keputusan internal dan arahan pemerintah.
Dasco menjelaskan, pemberian izin dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta menjawab kritik masyarakat mengenai bantuan yang diterima wakil rakyat. “Kami memahami keresahan publik. Untuk itu, DPR telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan tunjangan partisipasi terhitung mulai 30 Agustus,” ujar Dasco di parlemen kompleks, Kamis (4/9).
Menurutnya, kebijakan ini tidak lain merupakan bentuk tanggung jawab moral DPR dalam mengurangi beban keuangan negara. Ia menambahkan, fasilitas perumahan bagi anggota dewan tetap tersedia melalui rumah dinas yang sudah disediakan, sehingga izin tambahan tidak lagi diberikan.
Meski begitu, Dasco mengakui bahwa polemik sudah menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji DPR akan lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan fasilitas bagi anggotanya. “Kami belajar dari situasi ini, ke depan keputusan terkait hak dan fasilitas anggota dewan akan lebih transparan,” tegasnya.
Penghentian izin partisipasi ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian masyarakat menyambut baik langkah tersebut, namun sebagian lainnya menilai permintaan maaf terlambat karena polemik sudah berlangsung lama.
Meski demikian, keputusan ini diharapkan dapat meredakan kritik sekaligus menjadi titik balik bagi DPR untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Transparansi dan kesediaan mendengarkan suara rakyat disebut menjadi kunci agar lembaga legislatif tidak kembali terlibat kontroversi serupa.
0 Komentar