Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong adanya alokasi khusus Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak buruh pelabuhan. Menurutnya, kelompok ini sering kali luput dari perhatian meski memiliki kontribusi besar dalam sektor logistik dan perekonomian nasional.
Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Gibran menegaskan bahwa akses pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan anak-anak buruh mendapat hak yang sama dengan kelompok lain. “Buruh pelabuhan bekerja keras menjaga arus logistik, seharusnya negara hadir untuk menjamin pendidikan anak-anak mereka,” ujar Gibran, Minggu (7/9).
Ia menilai KIP dapat menjadi instrumen yang tepat untuk memastikan tidak ada anak buruh yang putus sekolah karena alasan biaya. Alokasi khusus akan memberikan jaminan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga buruh pelabuhan yang disingkirkan.
Selain KIP, Gibran juga mendorong adanya program pendampingan seperti bimbingan belajar dan beasiswa prestasi agar anak-anak buruh bisa bersaing di dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan bantuan biaya.
Serikat Pekerja Pelabuhan menyambut positif usulan ini. Mereka menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk penghargaan negara terhadap jerih payah buruh yang menjadi tulang punggung perdagangan nasional.
Dengan dorongan ini, Gibran berharap tidak ada lagi kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak buruh pelabuhan. Pemerintah berkomitmen melanjutkan program keberpihakan agar generasi muda Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
0 Komentar