Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk terlibat aktif dalam mengawasi proses pengamanan aksi yang terjadi di berbagai daerah. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat transparansi sekaligus memastikan prinsip-prinsip HAM tetap terjaga dalam setiap kegiatan pengamanan oleh aparat kepolisian.
Dalam pernyataannya, Kapolri menegaskan bahwa refleksi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Namun di sisi lain, aparat juga memiliki kewajiban menjaga keamanan, kedamaian, serta mencegah terjadinya aksi anarkistis. “Kami ingin memastikan pengamanan berjalan sesuai prosedur standar operasional, tanpa mengurangi kebebasan berekspresi masyarakat,” ujar Sigit.
Keterlibatan Komnas HAM dinilai penting sebagai pihak independen yang dapat memberikan masukan tujuan apabila ditemukan potensi pelanggaran di lapangan. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, namun juga menciptakan pola pengamanan yang lebih humanis.
Komnas HAM sendiri menyambut positif ajakan tersebut. Mereka menilai keterbukaan Polri menjadi sinyal baik bahwa negara hadir dengan cara yang demokratis. “Kami siap mengawal agar hak-hak masyarakat tetap dihormati, sekaligus memastikan aparat dapat menjalankan misi dengan proporsional,” kata salah satu komisioner.
Langkah sinergis ini juga menjadi bagian dari reformasi kultural di tubuh Polri yang terus digalakkan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, aksi pengelolaan massal yang diharapkan tidak lagi menimbulkan penularan antara masyarakat dan aparatur.
Kolaborasi Polri dan Komnas HAM memberikan harapan baru bahwa representasi aspirasi di ruang publik dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia.
0 Komentar