Gelombang aksi intens yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia belakangan ini turut memunculkan tuntutan baru dari kalangan buruh dan pekerja transportasi daring (ojek online/ojol). Salah satu isu yang muncul adalah desakan agar potongan tarif layanan aplikasi ojol diturunkan hingga 10% dari yang berlaku saat ini.
Ketua Serikat Pekerja Transportasi Online Indonesia (SPTOI), Andri Gunawan, menegaskan bahwa beban potongan dari perusahaan aplikasi selama ini dianggap terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan harian mitra pengemudi. “Kami bekerja belasan jam di jalan, tapi penghasilan tergerus potongan platform. Tuntutan kami sederhana, turunkan potongan agar kesejahteraan pengemudi meningkat,” ujar Andri, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, potongan yang saat ini berkisar antara 15% hingga 20% dianggap menekan pendapatan, terutama ketika biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan cicilan terus meningkat. Buruh menilai penurunan potongan menjadi 10% akan lebih adil dan membantu mereka bertahan di tengah tingginya biaya hidup.
Tuntutan ini menjadi bagian dari rangkaian aspirasi yang dibawa massa aksi ke jalan. Selain isu ojol, mereka juga menyoroti masalah upah minimum, perlindungan tenaga kerja, serta penghapusan sistem kontrak kerja yang dinilai merugikan pekerja.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan memfasilitasi dialog antara serikat pekerja, perwakilan pengemudi ojol, dan pihak perusahaan aplikasi. “Kami menyampaikan keluhan para pekerja. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan adanya keadilan antara platform dan mitra pengemudi,” kata Dirjen Binapenta Kemnaker, Ratna Hapsari.
Jika tidak ada perjanjian, maka buruh yang mengancam akan melanjutkan aksi dalam skala yang lebih besar. Mereka menegaskan tuntutan ini bukan sekadar soal tarif, melainkan perjuangan untuk memastikan kelangsungan hidup pekerja di sektor transportasi berani.
0 Komentar