Presiden Prabowo Subianto memutuskan membatalkan rencana kunjungan kenegaraan ke Tiongkok yang semula dijadwalkan pada awal September 2025. Keputusan ini diambil menyusul situasi dalam negeri yang memanas akibat serangkaian aksi pembekuan di berbagai daerah, yang sebagian berakhir ricuh dan menimbulkan kerusakan fasilitas umum.
Juru Bicara Kepresidenan, Ari Dwipayana, menyampaikan bahwa Presiden menilai saat ini prioritas utama adalah menjaga stabilitas dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Presiden menekankan perlunya fokus pemerintah untuk meredakan ketegangan sosial serta memastikan aparat keamanan bertindak secara proporsional,” jelasnya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Kunjungan ke China sebenarnya membahas kerja sama strategi di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Namun, Prabowo menegaskan bahwa agenda luar negeri dapat diselenggarakan ulang setelah kondisi dalam negeri kondusif. “Stabilitas nasional adalah landasan diplomasi. Presiden ingin memastikan persoalan dalam negeri lebih terkendali,” tambah Ari.
Pembatalan kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menanggapi kepentingan publik. Sejumlah tokoh masyarakat sebelumnya mendesak agar Presiden lebih banyak turun langsung ke lapangan, melihat dampak yang dihasilkan telah menelan korban jiwa dan kerugian materi.
Pengamat politik menilai langkah Prabowo tepat secara politis. Menurut mereka, di tengah sorotan publik terhadap aparat dan parlemen, kehadiran Presiden di dalam negeri bisa menjadi simbol tanggung jawab sekaligus upaya meredakan eskalasi.
Saat ini, pemerintah sedang merancang forum dialog terbuka dengan perwakilan mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat sipil. Harapannya, jalur komunikasi ini dapat meredakan ketegangan serta mencegah meluasnya aksi-aksi anarkis di kemudian hari.
0 Komentar