Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melantik 1.256 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta 47 pejabat fungsional dalam sebuah upacara yang berlangsung di Jakarta. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Kemendagri dalam memperkuat kapasitas birokrasi, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional di lingkungan kementerian.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dalam berbagai tekanan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni formal, melainkan titik awal dari tanggung jawab besar yang diemban oleh setiap aparatur negara. Menurutnya, pegawai yang dilantik harus menjunjung tinggi budaya tanggung jawab dan integritas, karena posisi mereka berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
“ASN, baik PPPK maupun pejabat fungsional, harus menjadi teladan dalam bekerja. Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tanpa rasa tanggung jawab, kinerja birokrasi tidak akan pernah maksimal,” ujarnya.
Sekjen Kemendagri juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika zaman. Para pegawai didorong untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menahan tantangan birokrasi modern yang semakin kompleks. Selain itu, kolaborasi lintas unit kerja juga disebut sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan nasional.
Ia menambahkan, keberadaan PPPK dan pejabat fungsional baru diharapkan memperkuat kinerja kementerian dalam menjalankan berbagai program strategis, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah hingga mendukung agenda prioritas nasional.
Dengan pelantikan ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekjen menutup Segalanya dengan pesan agar seluruh aparatur yang baru dilantik menjaga integritas serta menjadikan tanggung jawab sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap langkah.
0 Komentar