Kasus dugaan pungutan pembohong (pungli) yang melibatkan sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terungkap ke publik dan menimbulkan kehebohan. Modusnya berkedok sebagai iuran sukarela yang dikumpulkan dari para kepala sekolah tingkat SD dan SMP untuk forum kepentingan tertentu.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan beberapa kepala sekolah yang merasa tertekan untuk memberikan “iuran” dengan jumlah bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mereka mengaku khawatir jika menolak, akan berdampak pada jabatan atau proses evaluasi kinerja mereka.
Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kudus langsung bergerak cepat menyelidiki kasus ini. Sejumlah dokumen dan bukti transfer uang telah diamankan. Kepala Dinas Pendidikan Kudus juga telah dimintai keterangan sebagai bagian dari penyelidikan.
Masyarakat dan kalangan pendidik menyayangkan adanya praktik semacam ini yang mencederai dunia pendidikan. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas agar ada efek jera.
Kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi pendidikan, serta perlunya perlindungan terhadap kepala sekolah dari tekanan yang tidak semestinya.
0 Komentar