Ketimpangan biaya listrik antara wilayah barat dan timur Indonesia kembali menjadi sorotan. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di kawasan Indonesia Timur mencapai 17,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Jakarta.
Jika di Jakarta biaya penyediaan listrik per kilowatt hour (kWh) rata-rata hanya sekitar Rp 1.200, maka di sejumlah daerah terpencil di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara bisa mencapai Rp 21.000 per kWh. Perbedaan ekstrem ini terjadi karena faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menjelaskan bahwa mahalnya biaya listrik di wilayah timur disebabkan oleh sulitnya akses transportasi bahan bakar dan peralatan. “Banyak daerah hanya bisa dijangkau lewat udara atau laut dengan angkutan logistik tinggi. Selain itu, konsumsi listrik yang rendah membuat biaya per unit menjadi lebih besar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/10/2025).
Meski demikian, pemerintah memastikan masyarakat di wilayah timur tidak akan menanggung beban biaya tinggi tersebut. Subsidi listrik dari APBN tetap menutup selisih harga agar tarif yang diterima pelanggan rumah tangga tetap sama dengan wilayah lain.
Pemerintah juga tengah mempercepat program energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro, untuk menekan biaya produksi listrik di daerah terpencil. “Dengan energi bersih lokal, biaya listrik bisa turun drastis,” kata Jisman.
Ketimpangan ini menjadi pengingat penting bahwa pemerataan energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga keadilan harga dan efisiensi sistem kelistrikan nasional.
0 Komentar